Pemprov Jabar Tekan Nota Kesepakatan dengan PT. SMI

Oleh: Humas Bappeda Jabar
Selasa, 02-04-2019 [09:38]

BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meneken Nota Kesepakatan dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur tentang Dukungan Penyiapan Proyek Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat pada acara Musrenbang RKPD 2020 di di Hotel Trans Luxury, Bandung, Selasa, (02/04).

Direktur Utama PT. SMI Emma Sri Martini mengakui pihaknya akan memilah proyek-proyek andalan Pemprov Jabar yang membutuhkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau pinjaman dari SMI.

“Komitmen dana terebut disiapkan untuk 70 pemerintah kabupaten/kota yang berminat mengajukan pinjaman dan memenuhi syarat pencairan,” jelas Emma.

PT. SMI menyiapkan dana pinjaman daerah senlai Rp 3,6 triliun pada tahun ini kendati minat daerah masih terbilang rendah.

“Untuk pinjaman daerah disiapkan 3.6 triliun komitmen, kalau dari target tambahan pemda ada 20, sekarang kurang lebih baru 50 pemda,” katanya.

Menurut Emma, angka ini merupakan bagian dari komitmen total PT. SMI memberikan pembiayaan daerah sekitar Rp 10 triliun. Namun penambahan angka ini baru dilakukan jika keinginan pemda mendapatkan sumber pembiayaan juga makin besar.

“Kita ingin lebih banyak lagi pemda yang mengakses ini, karena bagus manfaatnya. Hanya memang tidak semua pemda ingin melakukan keveraging dan percepatan,” ujarnya

Pembiayaan daerah sendiri, merupakan fitur khusus yang dimilki PT. SMI bagi daerah yang ingin mengakselerasi pembangunan.

“Proyek yang bisa dibiayai anatara lain pembangunan rumah sakit, jalan jembatan hingga pembukaan daerah-daerah dan desa sampai irigasi dan sampah,” jelas Emma.

Fitur ini mudah diakses karena hanya membutuhkan komitmen kepala daerah untuk melakukan percepatan pembangunan tanpa mengandalkan kemampuan APBD semata.

Menurut Emma, fitur sudah banyak dimafaatkan darah di luar Jawa seperti Sulawesi dan Sumatra. Bahkan seluruh pemkab di Sulawesi tercatat paling rajin memanfaatkan skema pembiayaan dari SMI.

“Jawa malah sedikit, cuma Temanggung dan Bangkalan. Jawa Barat belum ada,” jelasnya.